68, LN. Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan BencanaBerikut link download dokumen (pdf):PP no 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. , M. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 48, LN. 8, LN. b. Belum Tersedia. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi. 2008 No. 40, TLN No. Memuat Dokumen. Hits Hari Ini. Pro. Peraturan Pemerintah (PP) NO. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 57, TLN No. 8. Status Regulasi. TENTANG. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, maksudnya. Umumnya, perhitungan penghasilan itu didasarkan pada penghasilan bruto dikurangi biaya mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan. UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa. NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Undang‐undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. ID : 10 HLM. 2008 No. METADATA PERATURAN. 88, TLN No. 2008 No. surat edaran direktur jenderal pajak nomor se - 05/pj. PP 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah Pedoman pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kementerian . U: Indonesia. Tujuan pemberdayaannya dalam UU 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh. Peraturan Perundang-undangan. id – Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah DETAIL PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 PP No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2008 Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan. Berikut ini 7 poin penting dalam PP No. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan. Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Umumnya, perhitungan penghasilan itu didasarkan pada penghasilan bruto dikurangi biaya mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan. (PP) NO. Belum Tersedia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang RTRWN . Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah T. 12. perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 . pengganti undang-undang republik indonesia . Penyelenggaraan Perizinan. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air danPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 8. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1974 Nomor 55,. 14 Tahun 2010 . Dalam UU No 36 Tahun 2008, ada beberapa perubahan yang terkait Penghasilan Kena Pajak. ABSTRAK PERATURAN. (1) Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. 8. nomor 71 tahun 2008. E. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 8. (PP) NO. FULL TEXT. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalPeraturan Pemerintah (PP) No. Rab, 31 Des 2008. Peraturan Perundang-undangan. atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN,. 8. PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik. 28 Thn 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional. (PP) NO. 1713. Evaluasi. Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. Perka No. pdf . 83 Tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 3. 8, LN. Email: [email protected]Peraturan Pemerintah (PP) No. Indonesia, Pemerintah Pusat. NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 14 Tahun 2014 . PP No. 2005 No. hukum acara komisi 10. Kemenkes - Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 46: Tahun: 2008: Tentang: Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit: Tanggal Ditetapkan: 24 Juni 2008: Tanggal Diundangkan: 24 Juni 2008: Berlaku Tanggal: 24 Juni 2008: Sumber: LN. 38 Jakarta Timur 13120. Peraturan Pemerintah (PP). TLN = Tambahan Lembaran Negara. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. Detail Peraturan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 8, LN. Negeri Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 9. presiden republik indonesia,Indonesia Tahun 1945; 2. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2019. PP 41 Tahun 2009 Author: user Created Date:5. 58 Tahun 2008 Hak Keuangan Administrasi Bagi Ketua Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Mantan Ketua Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda Dudanya. -. PP No. 1, LN. 6178, LL Setkab : 27 HLM. 4954, LL SETNEG : 4 HLM. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Belum Tersedia. 4862, LL SETNEG : 12 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama TripartitCATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. bahwa dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan. Tipe Dokumen. PP 38 Tahun 2007. mengembalikan dokumen pendukung SPP -LS yang diberikan oleh PPT K, apabila dokumen tersebut tidak. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. PP. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan T. TENTANG. Berlangganan Pro. Read Later. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit; Mengingat : 1. 64892. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Perundang-undangan. 58, LN. 021-21281200 . Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. 6214, LL SETKAB : 10 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah KETENTUAN LAIN-LAIN 18. Tabel gaji baru 2009 dibanding tabel gaji tahun 2008 jika dihitung secara manual bagi PNS masa kerja 0 tahun naik 14,9%, masa kerja 16. INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan. 1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Larangan. Judul. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tetang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural. Bahwa untuk memperluas investasi pemerintah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, serta memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, perlu mengganti PP No. 2008 No. Judul. 4826, LL SETNEG : 18 HLM. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 1 Lampiran. Air Tanah - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008. 38, LN. 8 November 2008. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang RTRWN . 4578 LL. ID : 9 HLM. U. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. TAHAPAN Penyusunan Perencanaan Daerah. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH. (4) Unit kerja yang tugas dan. TB Simatupang No. ketentuan lain-lain 13. 20, TLN. Tidak ada folder. Peraturan Perundang-undangan. 2 th. (PP) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Menimbang Mengingat Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal lO9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OL9 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perJu menetapkan. Peraturan Pemerintah (PP) No. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan. 2. tentang . 8 Thn 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan, Peradilan Agama. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sign in. Nomor. Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan. 21, LN. Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Perundang-undangan. 2008 No. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2009 No. Rencana Pembangunan. 8 Tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. H. 71 Tahun 2015. (PP) NO. 8, LN. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang RTRWN . ABSTRAK PERATURAN. Menampilkan 1 hingga 10 dari 1,613 entri. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik1. TENTANG. 81, LN. Peraturan Pemerintah: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 23 Mei 2008: Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan: 23 Mei 2008: Sumber: Lembaran Negara. 18, TLN No. 21, 2008 PEMERINTAHAN. Peraturan Perundang-undangan. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. . 83, LN. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Sebagaimana diuraikan pada bagian landasan teori, salah satu hal terkait penuaan yang Permendagri no 54 tahun 2010 PELAKSANAAN P. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 . Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH. Nomor. Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.